PTN sebagai penjaga gawang pendidikan Indonesia

Penjabaran Bapak Adang Surahman dalam “Ihwal Penerimaan Mahasiswa ITB” (Kompas, 28 Juli 2009) tentang upaya ITB dalam mengatasi masalah berkurangnya subsidi pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas mahasiswa ITB tanpa mengurangi komposisi dan subsidi bagi mahasiswa miskin sangat membesarkan harapan bagi masa depan pendidikan tinggi di tanah air.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tertua di Indonesia, ITB agaknya menyadari peran pentingnya bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Sikap ITB dalam upaya meningkatkan standar dan integritas akademik perlu digaungkan, terutama dalam konteks perkembangan pendidikan di Indonesia belakangan ini.

Antara tahun ajaran 2001/2002 dan 2006/2007, Departemen Pendidikan Nasional mencatat penurunan jumlah PTN di Indonesia, dari 98 (5.04%) menjadi 82 (3.11%), atau mengalami penurunan 17%. Dalam rentang waktu yang sama, jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) meningkat sebanyak 38%, dari 1846 (94.96%) menjadi 2556 (96.89%). Dalam konteks dinamika pemangku kepentingan pendidikan inilah PTN perlu sangat menyadari posisi pentingnya dalam percaturan pendidikan di Indonesia.

Peran penting PTN

Pertama, pendidikan tinggi di Indonesia sangat didominasi oleh peran pasar: Hampir 68.03% mahasiswa menempuh pendidikan di PTS (Depdiknas 2007). Padahal kebanyakan PTS didirikan oleh institusi berlatar belakang agama tertentu atau oleh pihak swasta (Bangay, 2005; Welch, 2007). Tanpa mencoba mengeneralisir PTS ke dalam satu golongan yang homogen, keberpihakan PTS terhadap kepentingan publik dan masyarakat luas memiliki penekanan yang berbeda dibandingkan PTN.

Karena alasan inilah PTN perlu sangat menyadari posisi pentingnya sebagai penjaga gawang bagi kepentingan publik dan masyarakat luas, terutama perluasan akses ke perguruan tinggi bagi calon mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu.

Kedua, pendidikan tinggi diwarnai oleh ketidakseimbangan informasi, dimana calon mahasiswa dan keluarganya tidak dapat sepenuhnya mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang ditawarkan oleh sebuah institusi pendidikan. Karenanya, mahasiswa dan keluarganya sangat bergantung pada kejujuran institusi pendidikan, dan beresiko dieksploitasi, terutama oleh institusi pendidikan yang bertujuan mengambil keuntungan (Pusser, 2002; Winston, 1997).

Dalam kondisi masih miskinnya sumber informasi obyektif di Indonesia yang dapat meningkatkan kemampuan calon mahasiswa dan keluarganya untuk membandingkan kualitas antar PT, resiko eksploitasi jelas lebih tinggi. Karenanya, sangat diperlukan upaya-upaya dari pihak akademik untuk mengupayakan transparansi informasi bagi publik, terutama bagi calon mahasiswa dan keluarganya. Sebagai institusi pendidikan yang relatif lebih netral dibandingkan PTS, PTN memiliki peran penting untuk mempelopori proses transparansi informasi pendidikan tinggi bagi publik.

Tantangan PTN

Tidak seperti di kebanyakan negara-negara lain, masyarakat Indonesia lebih banyak memilih dan menganggap institusi pendidikan negeri lebih unggul dibandingkan swasta (Bangay, 2005). Walaupun demikian, penelitian dalam jenjang pedidikan menengah di Indonesia menunjukkan bahwa lulusan swasta lebih dipilih oleh perusahaan dan secara umum menerima pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan lulusan negeri (Bedi & Garg, 2000).

Dengan semakin banyaknya dan semakin mudahnya kelompok swasta untuk berinvestasi secara besar-besaran dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, posisi dan dominasi PTN jelas terancam. Sementara itu, PTN memiliki tantangan besar untuk mempertahankan posisinya. Salah satunya adalah transisi yang perlu dilakukan oleh PTN untuk menjadi institusi pendidikan yang independen baik dari segi pendanaan maupun manajemen.

Sayangnya, dukungan pemerintah dalam proses desentralisasi masih terfokus pada dana. Padahal kesulitan transisi lebih terkait pada perubahan budaya, dari kebiasaan menunggu keputusan dari pusat menjadi kebiasaan berinisiatif, dan dari kebiasaan berbirokrasi menjadi kebiasaan berprofesi (Bjork, 2005; Prasojo, 2008). Karenanya, dalam proses desentralisasi, PTN tidak hanya membutuhkan dukungan dana, namun juga dukungan para profesional dari luar institusi dan pengembangan sistem institusi dan pelatihan para profesional di dalamnya.

Cukup banyak PTN memiliki sejarah keberadaan yang lebih lama dibandingkan PTS di Indonesia. Saat ini, perguruan tinggi terbaik di Indonesia masih dipimpin oleh PTN. Namun dengan adanya tantangan desentralisasi dan kompetisi yang lebih kuat dari PTS, tidaklah mustahil bagi PTS untuk mengambil alih kepemimpinan PTN.

PTN perlu menyadari posisinya saat ini sebagai penjaga gawang dan pencanang tolak ukur bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, bukan saja bagi tingkat pendidikan tinggi, namun juga bagi tingkat pendidikan dasar dan menengah. Karenanya, PTN perlu dengan sangat sadar mempertahankan dan memperbaiki kualitas pendidikan dan kinerja institusi pendidikan, seperti yang telah dan sedang diupayakan oleh ITB.

Kecermatan Membaca Informasi

Media di Indonesia dalam beberapa pekan belakangan ini banyak membincangkan masalah ranking pendidikan tinggi. Berita di Kompas, "Peringkat Universitas Unggulan Merosot" (13 Februari 2008), membahas tentang merosotnya ranking UI, UGM, ITB, Unair, dan Undip di Times Higher Education Survey (THES). Berita ini didahului tanggal penerbitannya oleh tulisan Geger Riyanto tentang "Peringkat PT dan Delusi Akademik" (Kompas, 23 Januari 2008), yang menginformasikan dan menjelaskan metodologi THES dibandingkan dengan metodologi ranking perguruan tinggi lainnya, yang dilansir oleh Shanghai Jiao Tong University, dan bagaimana metodologi pengumpulan data dan sumber data dapat mempengaruhi kemerosotan atau peningkatan ranking universitas-universitas di seluruh dunia. Riyanto menjelaskan:

"Pihak THES tidak pernah memaparkan teknik penarikan sampel, tetapi sampel dari penelitian itu jelas tidak merepresentasikan pengenyam pendidikan dari wilayah terkait. Dari 190.000 kuesioner yang dikirimkan, hanya 3.703 yang ditanggapi pada penelitian tahun 2006. Dan, jumlah tanggapan dari suatu negara lebih ditentukan dari tingkat kemampuan warganya untuk mengakses internet. Dari 101 negara yang menanggapi, jumlah penanggap paling banyak dari AS dan Inggris, AS 532 responden dan Inggris 378 responden. Namun, di China hanya 76 penanggap. Di Malaysia (112 penanggap), Singapura (92), dan di Indonesia hanya 93."

Masih sehubungan dengan ranking adalah dipublikasikannya ranking pendidikan tinggi yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia oleh majalah Globe Asia. Publikasi ini ditanggapi oleh Harian Suara Pembaharuan sebagai indikasi bahwa "Universitas Swasta Tembus Dominasi Universitas Negeri" (29 Januari 2008) dikarenakan Universitas Pelita Harapan (UPH) meraih ranking kedua dibawah Universitas Indonesia, dan di atas universitas-universitas unggulan negeri lainnya, seperti UGM, ITB, IPB, Unpad, dan Unair.

Kedua publikasi mendapatkan protes keras dari rektor ITS, Priyo Suprobo, dalam "Bubble Information PTS Konglomerat" (Kompas, 15 Februari 2008) yang melihat ke-bias-an dalam ranking majalah Globe Asia, yang notabene masih satu anak perusahaan dengan UPH. Suprobo memaparkan:

"Globe Asia menggunakan kriteria-kriteria yang meskipun “mirip” dengan lembaga pemeringkat Internasional, tetapi memberi “bobot” yang berbeda. Sebagai contoh, fasilitas kampus diberi bobot 16%, sementara kualitas staff akademik (Dosen) hanya dibobot 9%. Lebih parah lagi, kualitas riset hanya dibobot 7%."

Suprobo bahkan dengan keras mengatakan:

"... ranking yang dilakukan Globe Asia akan menjadi suatu bentuk “penipuan” informasi yang bersifat “buble” kepada publik, khususnya orang tua mahasiswa dari kalangan eksekutif sebagai target pasar majalah tersebut. Penipuan ini menjadi meluas ketika dirilis secara “tidak kritis” oleh koran Suara Pembaruan, 29 Januari 2008."

Perdebatan ini membawa kita kepada masalah keterkaitan antara informasi dan pengetahuan. Steven Pinker dalam bukunya "How the Mind Works" (1997) menyatakan bahwa kepercayaan (beliefs) dan keinginan (desires) tidak lain adalah informasi yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Informasi juga kita ketahui sangat mempengaruhi wawasan pengetahuan seseorang, yang selanjutnya mempengaruhi kekuasaan seseorang terhadap yang lain, yang disarikan oleh pepatah terkenal Sir Francis Bacon: Knowledge is power.

Sementara Joseph Stiglitz dalam bukunya "Making Globalization Work" (2006) menyatakan bahwa informasi itu penting dikarenakan pada saat informasi itu sifatnya tidak lengkap, maka akan muncul sebuah kondisi yang dikenal sebagai ketidaksimetrisan informasi (information asymmetry), yang selanjutnya menyebabkan ketidakadilan (inequity). Stiglitz lebih jauh menjelaskan bahwa globalisasi telah membuat informasi menjadi lebih penting, dikarenakan informasi inilah yang membuat seseorang atau sebuah perusahaan/ institusi memiliki kemampuan kompetitif yang lebih dibandingkan orang/ perusahaan/ institusi lain.

Ketidakmampuan seseorang dalam membaca dan mengumpulkan informasi menjadi penting, baik dalam arti apabila seseorang itu tidak memiliki kapasitas untuk menganalisis maupun apabila ia tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi yang saling melengkapi.

Untuk mengumpulkan informasi yang dipaparkan dalam tulisan ini, misalnya, membutuhkan saya untuk memiliki akses terhadap dan waktu untuk membaca beberapa surat kabar, baik edisi cetakan maupun melalui internet, dan beberapa buku. Selain itu saya harus mengetahui bagaimana caranya saya dapat mencari semua informasi sehingga mendapatkan kelengkapan data yang dapat memberdayakan saya dalam mengetahui kondisi dan membaca konteks. Yang lebih penting lagi adalah saya harus mengetahui bagaimana saya dapat menganalisa dan mengkritisi semua data-data yang terkumpul dengan cermat, sehingga dapat menilai informasi dan memilah antara informasi yang didukung dengan telaah logis dan oleh karena itu bersifat cermat, dengan informasi yang sifatnya tidak cermat atau bahkan berpihak.

Sementara edisi Globe Asia yang memuat berita ranking pendidikan tinggi di Indonesia ini melakukan tindakan promosi besar-besaran melalui media surat kabar maupun televisi, yang lebih mudah dicerna oleh orang-orang yang tidak memiliki waktu, kemampuan, maupun akses untuk mencari tahu kebenaran sebuah informasi. Dalam kondisi ketidaksimetrisan informasi seperti ini, dikhawatirkan mereka yang memiliki modal untuk melakukan promosi besar-besaran lah yang pada akhirnya akan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Sebuah keprihatinan yang perlu dicanangkan.