Ruang Jeda

Pendidikan kewirausahaan & SMK: Kesalahkaprahan strategi terhadap visi Depdiknas

2010-02-17T19:24:00.005+07:00

Pada tahun ajaran baru 2010-2011 ini, kurikulum berbasis kewirausahaan rencananya akan mulai dijalankan di sekolah-sekolah. Sejalan dengan itu, Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009 dan rancangan 2010-2014 bertujuan merubah komposisi perbandingan SMA dan SMK, dari 70:30 menjadi 33:67 pada tahun 2014.

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menyatakan pentingnya pengembangan keingintahuan dan kemampuan berpikir secara fleksibel, kreatif, dan inovatif dalam penerapan kurikulum berbasis kewirausahaan. Tujuan ini positif karena definisinya tidak bersifat sempit semata-mata untuk mencetak lulusan siap kerja saja, namun juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah, beradaptasi, dan mereka cipta. Kemampuan ini diharapkan akan meningkatkan keunggulan sumber daya manusia Indonesia untuk bersaing dalam kancah masyarakat dunia yang berbasis pengetahuan dan kreatifitas.

Walaupun demikian, ada dua catatan penting. Yang pertama adalah keterbatasan visi pendidikan berbasis kewirausahaan dan kejuruan, dan yang kedua adalah kesalahkaprahan strategi yang terpaku pada perubahan bentuk dan kurikulum, bukan pada apakah dan bagaimana guru dapat mengembangkan kurikulum dan memperbaiki proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Keterbatasan pendidikan berbasis ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kurikulum berbasis kewirausahaan terkait kuat dengan program peningkatan kinerja ekonomi kreatif Indonesia dan masalah mismatch dunia pendidikan dan dunia kerja. Walaupun definisi kurikulum berbasis kewirausahaan tidak bersifat sempit, basis ekonomi merupakan sebuah elemen dasar yang penting.

Sebuah pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Apakah pengaruh pendidikan berbasis ekonomi bagi masa depan Indonesia sebagai sebuah bangsa? Belajar dari pengalaman negara lain, dalam The End of Education (1995), Neil Postman menganggap sistem pendidikan Amerika terlalu mengagungkan ekonomi dan teknologi sebagai tujuan pendidikan, sehingga membuahkan sikap konsumtif, kompetitif, dan individualistis. Postman beranggapan tujuan pendidikan berbasis ekonomi akan mengakhiri nilai mulia pendidikan bagi bangsa dan umat manusia. Sebagai alternatif, Postman menyarankan pentingnya pendidikan berbasis luas, antara lain, penghargaan terhadap keragaman dan apresiasi terhadap bumi sebagai satu-satunya sumber kehidupan.

Kembali ke Indonesia, dikhawatirkan pendidikan berbasis ekonomi akan mereduksi nilai-nilai penting pendidikan bagi keberlangsungan sebuah kehidupan yang utuh, dimana pekerjaan hanyalah satu dari sekian aspeknya. Pemupukan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir fleksibel, kritis, kreatif, dan inovatif penting untuk ditekankan dalam pendidikan, namun kemampuan tersebut tidak harus berujung pada kewirausahaan.

Kewirausahaan merupakan salah satu kemungkinan hasil, namun kewirausahaan tidak seharusnya menjadi satu-satunya tujuan bagi pembelajaran kemampuan tersebut. Kurikulum berbasis kewirausahaan, maupun pendidikan kejuruan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, bukanlah garansi bagi terjadinya pengembangan kemampuan berpikir seperti yang diharapkan oleh Mendiknas. Namun proses pembelajaran yang tepat lah yang akan menumbuhkan kemampuan tersebut. Perubahan kurikulum yang tidak disertai dengan pembekalan peningkatan ketrampilan guru dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran niscaya akan sia-sia.

Pendidikan berbasis luas

Kedua, tujuan pemerintah untuk merubah perbandingan komposisi SMA dan SMK merupakan tindakan reaktif yang dapat berdampak negatif di kemudian hari. Sebuah studi oleh Newhouse dan Suryadarma (2009) tentang pendidikan kejuruan di Indonesia memaparkan analisa data survai kehidupan keluarga Indonesia selama 14 tahun, yang hasilnya tidak mendukung kebijakan pemerintah. Minat siswa terhadap sekolah kejuruan menurun dari 1.6 juta pada tahun 1999 menjadi 1.2 juta pada tahun 2006.

Pendidikan kejuruan, dibandingkan dengan pendidikan umum, melatih kemampuan dan memberikan pengetahuan terbatas, sehingga dasar pengetahuan dan kemampuan siswa untuk beradaptasi juga terbatas. Akibatnya, efek positif pendidikan kejuruan terhadap produktifitas kerja dan pendapatan lulusannya diperkirakan berkisar pada usia 20 sampai 35 tahun. Efek ini mulai menurun pada usia 30 tahun, dan menjadi negatif setelah usia 40 tahun (Newhouse dan Suryadarma, 2009).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan formal tidak harus berarti mengkonversi SMA menjadi SMK. Hasil analisa data diatas dan pembahasan keterbatasan visi pendidikan berbasis ekonomi sebelumnya menyarankan pentingnya pendidikan yang berbasis luas yang didukung oleh guru yang mumpuni dan proses pembelajaran yang tepat.

Dalam sebuah kunjungan ke SMAN 2 di Kecamatan Merlung, Tanjung Baru Barat, Jambi, penulis menemui sebuah bentuk unik kerja sama pemerintah dan swasta. Porsi muatan lokal kurikulum di daerah yang mayoritas penduduknya memperoleh penghasilan dari perkebunan sawit dikembangkan bersama dengan perusahaan nasional yang beroperasi di daerah setempat, yang menyumbangkan sumber daya manusia terbaiknya sebagai pengajar.

Muatan lokal kurikulum dikembangkan tidak hanya agar siswa mendapatkan pengetahuan mengenai perkebunan sawit dan perbaikan produktifitasnya dari segi teori dan praktek, namun juga dilengkapi dengan komponen sejarah, biologi, dan ekonomi yang terkait dengan perkebunan sawit.

Upaya awal ini tentunya dapat dikembangkan dengan membekali pengajarnya dengan pendekatan pembelajaran interdisciplinary yang mengembangkan kemampuan berpikir siswa, sehingga keterkaitan antara muatan lokal dengan bidang keilmuan lainnya dapat disinergikan dengan lebih baik. Secara komprehensif, pendidikan berbasis luas dengan pendekatan pembelajaran interdisciplinary akan membuat siswa menyadari relevansi dan manfaat ilmu dan pendidikan bagi kehidupan sehari-hari, komunitas lokal, dan permasalahan bangsa, lingkungan dan dunia.

PTN sebagai penjaga gawang pendidikan Indonesia

2009-08-29T14:05:00.003+07:00

Penjabaran Bapak Adang Surahman dalam “Ihwal Penerimaan Mahasiswa ITB” (Kompas, 28 Juli 2009) tentang upaya ITB dalam mengatasi masalah berkurangnya subsidi pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas mahasiswa ITB tanpa mengurangi komposisi dan subsidi bagi mahasiswa miskin sangat membesarkan harapan bagi masa depan pendidikan tinggi di tanah air.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tertua di Indonesia, ITB agaknya menyadari peran pentingnya bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Sikap ITB dalam upaya meningkatkan standar dan integritas akademik perlu digaungkan, terutama dalam konteks perkembangan pendidikan di Indonesia belakangan ini.

Antara tahun ajaran 2001/2002 dan 2006/2007, Departemen Pendidikan Nasional mencatat penurunan jumlah PTN di Indonesia, dari 98 (5.04%) menjadi 82 (3.11%), atau mengalami penurunan 17%. Dalam rentang waktu yang sama, jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) meningkat sebanyak 38%, dari 1846 (94.96%) menjadi 2556 (96.89%). Dalam konteks dinamika pemangku kepentingan pendidikan inilah PTN perlu sangat menyadari posisi pentingnya dalam percaturan pendidikan di Indonesia.

Peran penting PTN

Pertama, pendidikan tinggi di Indonesia sangat didominasi oleh peran pasar: Hampir 68.03% mahasiswa menempuh pendidikan di PTS (Depdiknas 2007). Padahal kebanyakan PTS didirikan oleh institusi berlatar belakang agama tertentu atau oleh pihak swasta (Bangay, 2005; Welch, 2007). Tanpa mencoba mengeneralisir PTS ke dalam satu golongan yang homogen, keberpihakan PTS terhadap kepentingan publik dan masyarakat luas memiliki penekanan yang berbeda dibandingkan PTN.

Karena alasan inilah PTN perlu sangat menyadari posisi pentingnya sebagai penjaga gawang bagi kepentingan publik dan masyarakat luas, terutama perluasan akses ke perguruan tinggi bagi calon mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu.

Kedua, pendidikan tinggi diwarnai oleh ketidakseimbangan informasi, dimana calon mahasiswa dan keluarganya tidak dapat sepenuhnya mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang ditawarkan oleh sebuah institusi pendidikan. Karenanya, mahasiswa dan keluarganya sangat bergantung pada kejujuran institusi pendidikan, dan beresiko dieksploitasi, terutama oleh institusi pendidikan yang bertujuan mengambil keuntungan (Pusser, 2002; Winston, 1997).

Dalam kondisi masih miskinnya sumber informasi obyektif di Indonesia yang dapat meningkatkan kemampuan calon mahasiswa dan keluarganya untuk membandingkan kualitas antar PT, resiko eksploitasi jelas lebih tinggi. Karenanya, sangat diperlukan upaya-upaya dari pihak akademik untuk mengupayakan transparansi informasi bagi publik, terutama bagi calon mahasiswa dan keluarganya. Sebagai institusi pendidikan yang relatif lebih netral dibandingkan PTS, PTN memiliki peran penting untuk mempelopori proses transparansi informasi pendidikan tinggi bagi publik.

Tantangan PTN

Tidak seperti di kebanyakan negara-negara lain, masyarakat Indonesia lebih banyak memilih dan menganggap institusi pendidikan negeri lebih unggul dibandingkan swasta (Bangay, 2005). Walaupun demikian, penelitian dalam jenjang pedidikan menengah di Indonesia menunjukkan bahwa lulusan swasta lebih dipilih oleh perusahaan dan secara umum menerima pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan lulusan negeri (Bedi & Garg, 2000).

Dengan semakin banyaknya dan semakin mudahnya kelompok swasta untuk berinvestasi secara besar-besaran dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, posisi dan dominasi PTN jelas terancam. Sementara itu, PTN memiliki tantangan besar untuk mempertahankan posisinya. Salah satunya adalah transisi yang perlu dilakukan oleh PTN untuk menjadi institusi pendidikan yang independen baik dari segi pendanaan maupun manajemen.

Sayangnya, dukungan pemerintah dalam proses desentralisasi masih terfokus pada dana. Padahal kesulitan transisi lebih terkait pada perubahan budaya, dari kebiasaan menunggu keputusan dari pusat menjadi kebiasaan berinisiatif, dan dari kebiasaan berbirokrasi menjadi kebiasaan berprofesi (Bjork, 2005; Prasojo, 2008). Karenanya, dalam proses desentralisasi, PTN tidak hanya membutuhkan dukungan dana, namun juga dukungan para profesional dari luar institusi dan pengembangan sistem institusi dan pelatihan para profesional di dalamnya.

Cukup banyak PTN memiliki sejarah keberadaan yang lebih lama dibandingkan PTS di Indonesia. Saat ini, perguruan tinggi terbaik di Indonesia masih dipimpin oleh PTN. Namun dengan adanya tantangan desentralisasi dan kompetisi yang lebih kuat dari PTS, tidaklah mustahil bagi PTS untuk mengambil alih kepemimpinan PTN.

PTN perlu menyadari posisinya saat ini sebagai penjaga gawang dan pencanang tolak ukur bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, bukan saja bagi tingkat pendidikan tinggi, namun juga bagi tingkat pendidikan dasar dan menengah. Karenanya, PTN perlu dengan sangat sadar mempertahankan dan memperbaiki kualitas pendidikan dan kinerja institusi pendidikan, seperti yang telah dan sedang diupayakan oleh ITB.

UU BHP: Peran negara dan pendidik dalam menjaga nilai dan standar PT

2009-07-24T11:09:00.006+07:00

Artikel berikut ini adalah versi asli dari yang dipublikasikan di Opini Kompas, 10 Juli 2009, dengan judul "Sekali Lagi Soal UU BHP."

Sejak UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) disahkan, telah muncul banyak kritik yang pada intinya mengajukan tiga pokok permasalahan: (1) Ketidakberpihakan UU BHP terhadap siswa dari keluarga tidak mampu; (2) Pengurangan tanggung jawab dan komitmen pemerintah terhadap pendidikan; dan (3) Terjadinya komersialisasi pendidikan.

Tiga keberatan yang diajukan tersebut sangat beralasan. Pada jenjang Perguruan Tinggi (PT), sejak UU Badan Hukum Milik Negara (BHMN) disahkan pada tahun 1999, data menunjukkan bahwa antara tahun 1995 dan 2002, biaya yang diperlukan untuk kuliah di ITS naik empat kali lipat (Welch, 2007). Pada tahun 2004, subsidi pemerintah untuk ITB hanya menutup 29% dari biaya operasional. Alhasil, ITB, seperti halnya universitas BHMN lainnya, menawarkan Jalur Khusus bagi 20% dari mahasiswa baru yang kemampuan akademisnya tidak memenuhi standar namun secara finansial mampu membayar lebih mahal (Welch, 2007).

UU BHP yang menggantikan UU BHMN untuk tingkat pendidikan tinggi dan memperluas privatisasi pendidikan ke jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebetulnya berupaya menjawab tiga kritik yang diajukan. Untuk PT, UU BHP mengharuskan pengalokasian 20% kursi untuk siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (pasal 46(1)). Kedua, pemerintah juga menetapkan subsidi sebesar 50% untuk biaya operasional PTN (pasal 41(6)). Ketiga, dalam upaya untuk menghindari terjadinya komersialisasi pendidikan, semua BHP harus didasarkan pada prinsip nirlaba (pasal 4(1)), sementara jumlah total biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah total biaya operasional BHP (pasal 41(8)).

Namun dalam analisa penulis, baik UU BHP maupun kritik terhadap UU BHP mengesampingkan tiga permasalahan mendasar, yaitu: (1) Kurangnya pemahaman mengenai akar permasalahan yang menyebabkan sulitnya siswa dari keluarga tidak mampu untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi; (2) Keterkaitan antara desentralisasi pendidikan dan diperlukannya privatisasi pendidikan; dan (3) Kurangnya penekanan terhadap pentingnya nilai dan standar akademis sebagai salah satu penangkal komersialisasi pendidikan.

Pertama, dari populasi masyarakat yang tergolong miskin di Indonesia (yang berpendapatan dibawah US$2 setiap hari menurut data World Bank tahun 2006 mencapai 42%), hanya 3.3% yang berhasil diterima di tingkat pendidikan tinggi pada tahun 2001 (Efendi, 2003). Ini berarti, tuntutan UU BHP untuk mengalokasikan 20% kursi untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tidaklah realistis, dan akan mengakibatkan PT untuk mengklaim kelompok mahasiswa yang tidak seharusnya berada dalam kategori ini.

Apabila pemerintah dan kritikus terhadap kebijakan pemerintah secara serius ingin meningkatkan akses ke PT bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, pengalokasian kursi bagi kelompok ini seharusnya dikurangi sehingga berada sedikit diatas jumlah 3.3%. Sebaliknya, alokasi kursi bagi kelompok siswa dari keluarga tidak mampu pada tingkat pendidikan menengah perlu ditingkatkan diatas 20%. Hal ini disebabkan karena studi mengindikasikan bahwa keberhasilan akademis siswa sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi keluarga mereka. Karenanya, upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengaruhnya terhadap kemampuan siswa untuk diterima di PT perlu dimulai pada jenjang pendidikan yang lebih awal, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dimana hanya 55% siswa dari keluarga tidak mampu menyelesaikan tingkat pendidikan ini (World Bank, 2006).

Kedua, tuntutan kepada pemerintah untuk menyediakan dan membiayai pendidikan didasarkan pada asumsi bahwa apabila pemerintah berkomitmen, maka masalah kesenjangan pendidikan akan dapat diatasi. Namun institusi pendidikan negeri pada umumnya dibatasi oleh struktur dan budaya yang hirarkis, birokratis, politis, dan tidak efisien, yang membuat kebanyakan institusi tersebut tidak tanggap terhadap perubahan dan inovasi (Chubb & Moe, 1990; Friedman, 1962). Desentralisasi pendidikan perlu dilaksanakan karena kebutuhan teknis kegiatan pembelajaran menuntut keahlian dan otonomi guru, karena kontrol dan pemantauan akuntabilitas secara administratif sulit dilakukan dari pusat, dan karena masalah yang dihadapi oleh masing-masing institusi pendidikan hanya dapat diidentifikasi dan diselesaikan pada skala lokal (Chubb & Moe, 1990).

Pengadopsian model bisnis di PT bukanlah fenomena baru. Semua PT menawarkan pendidikan sebagai sebuah produk, mereka berupaya untuk membujuk calon mahasiswa, dan menetapkan biaya untuk produk yang ditawarkan (Krachenberg, 1972). Privatisasi pendidikan menuntut institusi pendidikan untuk menjadi lebih kompetitif, dan karenanya lebih efisien, lebih akuntabel, dan lebih berkualitas (Bok, 2003; Ruch, 2001). Privatisasi pendidikan juga memungkinan universitas untuk mengalokasikan dana sesuai dengan keperluan yang dianggap penting oleh universitas (Bok, 2003).

Walaupun demikian, privatisasi juga membawa dampak negatif. Derek Bok, Presiden Emeritus di Universitas Harvard, berpendapat bahwa kebutuhan finansial dan pemenuhan biaya operasional sekolah dapat menyebabkan terjadinya komersialisasi pendidikan, terutama apabila nilai dan standar akademis yang memungkinkan institusi pendidikan untuk mencapai tujuannya dengan tingkat kualitas dan integritas yang tinggi tidak dicanangkan (Bok, 2003: 6).

Privatisasi pendidikan pada dasarnya memberikan peluang bagi pasar bebas untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan dan pembiayaan pendidikan. Namun ini tidak berarti bahwa nilai dan standar akademis dapat dibiarkan untuk ditentukan oleh pasar. Karenanya, pemerintah perlu menetapkan peraturan yang dapat meregulasi dengan lebih baik tuntutan tingkat kualitas dan integritas akademik yang perlu dijunjung oleh institusi pendidikan.

Dalam tatanan masyarakat moderen, selain pasar dan pemerintah, Friedson (2001) mengajukan peran penting dunia keprofesian yang dapat ikut membentuk arah dan perkembangan sebuah masyarakat. Dalam konteks pembahasan mengenai UU BHP, para pendidik memiliki peran penting untuk menjaga nilai, standar, dan integritas akademik yang sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya komersialisasi pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengimbangi peran pemerintah dan pasar dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan.

Situs Pendidikan

2008-11-09T22:19:00.002+07:00

Beberapa situs pendidikan menarik:

1. Edutopia, berisi artikel-artikel dan video pendidikan - baik ceramah maupun liputan inovasi pendidikan yang dipraktekkan di sekolah. Lihat juga Edutube untuk video pendidikan.

2. Partnership for 21st Century Skills - sebuah inisiatif yang mengajukan pemikiran tentang apa yang dianggap penting untuk pendidikan abad ke-21, dari pengetahuan, ketrampilan belajar, berpikir dan berinovasi, penguasaan informasi, teknologi, dan media, dan ketrampilan hidup lainnya.

Relevankah Pendidikan Menengah?

2008-08-21T09:28:00.004+07:00

Artikel berikut ini adalah versi asli dari yang dipublikasikan di Opini Kompas, 21 Agustus 2008.

Selama beberapa dekade, pendidikan formal telah menjadi bagian alami dari kehidupan masyarakat moderen sedemikian sehingga kita melihat sekolah sebagai prasyarat untuk menjalani kehidupan yang produktif. Mereka yang tidak bersekolah hampir dapat dianggap akan tersisih dari tatanan masyarakat moderen, tanpa adanya pilihan maupun keberuntungan.

Namun bagaimana sebenarnya pendidikan formal, terutama sekolah menengah, memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia? Dua berita di Kompas mengindikasikan bahwa hanya 17,2% dari 28 juta penduduk Indonesia usia 19-24, dan 6,2% dari 306.749 murid di SMP Terbuka yang dapat meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi (5 Agustus 2008).

Padahal kebanyakan SMU, terutama SMUN, masih menekankan hafalan terhadap lebih dari selusin mata pelajaran setiap minggunya dan mempersiapkan siswa untuk Ujian Nasional, dengan harapan kebanyakan dari lulusan sekolah akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Namun ternyata upaya ini hanya mencakup 17,2% pemuda-pemudi Indonesia. Lalu apakah fungsi pendidikan di sekolah menengah bagi 82,8% ‘sisa’nya?

Dalam sebuah kunjungan ke SMAN 1 di Desa Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, saya mengamati siswa-siswi di kelas Kimia sedang belajar menghitung lokasi atom pada tabel periodik untuk mengidentifikasi jenis zatnya. Padahal sekolah tersebut tidak memiliki dana untuk melangsungkan eksperimen di laboratorium kimia, sehingga kemungkinan besar siswa-siswi tidak akan pernah melihat zat-zat kimia yang telah mereka identifikasikan.

Walaupun sebagian dari lulusan SMAN 1 berencana melanjutkan ke universitas, lebih banyak yang akan mencoba memasuki dunia kerja dengan menggunakan ijazah SMA mereka sebagai satu-satunya modal. Di desa yang berpenduduk 22.117 orang, hanya 7% lulusan SMU dan 1,2% lulusan diploma dan sarjana. Dengan kata lain, hanya sekitar 14,6% lulusan SMU yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya (Kecamatan Marangkayu, 2008). Lalu apakah gunanya kemampuan untuk mengidentifikasi jenis zat sebuah atom untuk kehidupan dan masa depan kebanyakan murid disana? Nyaris tidak ada.

Ijazah SMU telah dianggap sebagai paspor untuk memasuki dunia kerja, padahal Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan dari 10 juta pengangguran usia kerja, 55% berpendidikan sekolah menengah (BPS, 2008). Jelas, lulusan sekolah menengah tidak dipersiapkan dan tidak memiliki ketrampilan untuk memasuki dunia kerja.

Pendidikan menengah di Indonesia sangat terfokus pada pengembangan kemampuan akademik menuju universitas, dan karenanya tidak – atau lebih tepatnya belum – relevan bagi mayoritas pemuda-pemudi Indonesia. Pertanyaan yang berikutnya muncul adalah: Lalu, pendidikan menengah seperti apa yang lebih relevan?

Mengambil Desa Marangkayu sebagai contoh kasus, 78% perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara datang dari bidang pertambangan dan penggalian, dan 11% dari pertanian (ProVisi Education, 2007). Sementara di Desa Marangkayu 28,4% bekerja di bidang pertanian dan perkebunan karet, 5% karyawan, 1,7% wiraswasta, dan 2,8% bekerja di bidang pertukangan, nelayan, dan jasa, sementara sisanya tidak terdata (Kecamatan Marangkayu, 2008).

Dengan kata lain, sedikitnya 78% sumber perekonomian tidak melibatkan peran dan belum mensejahterakan kebanyakan warga Desa Marangkayu. Dapatkah pendidikan menengah mencoba mengatasi kesenjangan antara kualitas sumber daya manusia dengan kemampuan untuk mengolah sumber alam lokal? Bukankah pekerjaan kebanyakan penduduk di bidang pertanian dan perkebunan karet seharusnya dapat dijadikan sumber pembelajaran?

Saya tidak menyarankan agar semua sekolah menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara berbondong-bondong memfokuskan perhatiannya pada bidang pertambangan, penggalian, dan pertanian. Namun dari pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber daya alam lokal, pembelajaran di sekolah dapat bersifat lebih kontekstual dan bermakna bagi keberlangsungan kehidupan dan kemajuan komunitas lokal.

Misalnya, dalam pelajaran Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi, siswa dapat meneliti asal usul keberadaan Desa Marangkayu, latar belakang sosial ekonomi, jenis pekerjaan, dan permasalahan sosial. Dalam pelajaran Geografi siswa dapat mendatangi lahan-lahan pertambangan, perminyakan, pertanian, dan perkebunan untuk mengkaji perbedaan antar lahan. Kegiatan tersebut dapat dikaitkan dengan pelajaran Biologi yang mengkaji kondisi dan masalah lingkungan, ekosistem, jenis tanaman dan binatang lokal, dll.

Kemampuan siswa dalam mewawancara, menganalisa, dan membuat laporan mengasah ketrampilan interpersonal, berpikir, dan berbahasa Indonesia. Pengetahuan tentang sumber daya lokal, dari rumput-rumput ilalang, berbagai jenis daun, dan batu-batuan dapat dijadikan bahan dasar untuk pelajaran Kesenian dan Teknik Ketrampilan, yang hasilnya dapat dijual ke kota terdekat untuk menjajagi kemampuan berwiraswasta.

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan memberikan ketrampilan dan pengetahuan lokal yang memungkinkan sebagian besar siswa untuk langsung terjun ke dunia kerja, tanpa mengesampingkan pengetahuan akademik bagi mereka yang mampu dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari pembahasan contoh kasus di atas, tersirat bahwa solusi untuk permasalahan pendidikan menengah yang lebih relevan membutuhkan kajian mengenai kondisi lokal sehingga solusinya bersifat kontekstual terhadap komunitas. Kondisi komunitas yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda pula.

Pendidikan menengah yang kita kenal sekarang baru memberikan tawaran solusi yang diseragamkan dengan menggunakan sebagian kecil penduduk Indonesia sebagai tolak ukur. Sementara untuk mayoritas penduduk, masih perlu dikaji dan dirumuskan bentuk-bentuk pendidikan yang lebih relevan, yang kemungkinan besar belum kita kenal sekarang.

Hikmah Teladan Laskar Pelangi

2008-04-06T15:43:00.008+07:00

Berita-berita di berbagai media massa dari hari ke hari banyak menceritakan tentang keterpurukan pendidikan di Indonesia, sedemikian sehingga tidak jarang muncul sebuah pertanyaan: Masih adakah harapan bagi kemajuan pendidikan Indonesia? Dua hal yang saya alami selama dua minggu belakangan ini memberikan secercah jawaban positif: Kunjungan saya ke Sekolah Dasar Hikmah Teladan (SDHT) di Cimahi, dan kesempatan untuk membaca Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.

Di SDHT, saya melihat bagaimana anak-anak kelas 3 telah paham perbedaan antara sampah organik dan anorganik dan bahkan berkampanye ke adik-adik kelas mereka untuk memilah sampah. Beberapa anak yang sedang mengumpulkan sampah organik, menemukan sampah-sampah jenis lain, dan sebagian meneliti secara independen mana jenis sampah yang lebih mudah terbakar oleh sinar matahari yang difokuskan melalui lensa pembesar. Di tengah keasyikan mereka di lapangan sekolah, mereka dapat menjelaskan kepada saya urutan jenis bahan dari yang paling mudah terbakar menuju ke yang paling sulit terbakar: kertas koran, daun kering, plastik, kertas biasa, karton, dan kertas timah.

Di depan sebuah kelas 4, saya melihat anak-anak membentuk dua barisan di beranda kelas mereka, anak-anak lelaki dan, di depan mereka, anak-anak perempuan. Rupanya mereka diminta untuk secara berpasang-pasangan menemukan persamaan diantara mereka. Ibu Nurani, guru kelas tersebut, rupanya mengamati cukup seringnya perselisihan yang terjadi antar-jender, dan berharap melalui kegiatan ini masing-masing anak dapat menemukan banyak persamaan diantara lelaki dan perempuan. Satu kelompok bahkan berhasil mendaftarkan 26 jenis persamaan yang mereka miliki, dari yang standar seperti makanan, binatang, warna, buah kesukaan, sampai ke merek motor yang dimiliki keluarga dan ukuran sepatu.

Kedua kelas di atas merupakan representasi dari kelas karakter, sebuah mata pelajaran yang unik untuk SDHT, yang menurut Bapak Aripin Ali, kepala Litbang SDHT, berupaya untuk “membangun kesadaran internal dalam diri anak, membangun kepekaan terhadap masalah, dan meningkatkan kapasitas berpikir anak”. Melalui kelas karakter, pembelajaran mengenai akhlak dan agama diharapkan dapat berlangsung “tidak secara dogmatis, namun berupaya membangun kewibawaan dalam diri anak sehingga penanaman nilai pada diri anak dapat terjadi tanpa menggunakan bahasa-bahasa kekerasan seperti hukuman, ancaman, larangan, dll.”

Melalui Laskar Pelangi, saya berkenalan dengan tokoh-tokoh yang diinspirasi oleh orang-orang yang dikenal baik oleh Andrea Hirata. Dengan gaya bahasanya yang kocak tapi juga mengharukan, nyeleneh tapi juga penuh makna, Andrea bercerita tentang Pak Harfan, kepala sekolah SD Muhammadiyah di Belitong, yang “buruk rupa dan buruk pula setiap apa yang disandangnya, tapi pemikirannya jernih dan kata-katanya bercahaya” (hlm. 25); tentang Lintang, “anak lelaki [pesisir] kecil kotor [dan melarat] berambut keriting merah ... dan berbau hangus seperti karet terbakar ... [tapi yang] akan menerangi nebula yang melingkupi sekolah miskin ini sebab ia akan berkembang menjadi manusia paling genius yang pernah kujumpai seumur hidupku” (hlm 3, 10, 15); dan tentang Bu Mus, guru “berbedak tepung beras yang ... membuat wajahnya coreng moreng [apabila berkeringat] ... [tapi] adalah seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan (hlm. 2, 30).

Cerita-cerita keseharian seperti ini yang saya lihat di SDHT dan yang saya baca melalui gubahan imajinasi Andrea Hirata di Laskar Pelangi, bagi saya adalah kesuksesan-kesuksesan yang mungkin terlalu kecil untuk menangkap perhatian media massa, namun mengandung harapan-harapan bagi terjadinya perubahan yang lebih mendasar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Saya rasa cerita-cerita dan kesuksesan-kesuksesan kecil semacam inilah yang perlu kita rayakan dalam keseharian kita, agar kita tidak tenggelam dalam ketidakberdayaan dan permasalahan yang tak berujung pangkal. Saya harap Anda dapat membagikan cerita-cerita kecil Anda baik dengan memberikan komentar untuk tulisan ini maupun melalui sarana-sarana lainnya.

TAMBAHAN

Berikut ini adalah foto-foto tentang SDHT.

Cinta Laura: Bahasa, Pendidikan dan Konsep Kebangsaan

2008-03-19T16:51:00.002+07:00

Apabila Anda, seperti saya, adalah pendengar radio (terlepas dari berapa sering), maka Anda pasti sudah mendengar iklan radio Telkomsel belakangan ini, yang salah satu cuplikannya adalah (kalau saya tidak salah dengar/ ingat): “Bahasa Indonesia saya buruk sekali, jadi Cinta will be going to Australia to improve Bahasa Indonesia Cinta”.

Pencarian singkat melalui Google (lihat ini dan ini) memberikan informasi bahwa si karakter rupanya meniru (atau memang adalah?) Cinta Laura (baca: Cincha/Chintjha - Lawra/ Lauhra/ Lowrwa), yang menurut Wikipedia Indonesia adalah “salah satu artis keturunan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang buruk sekali”. Namun rupanya ada yang beranggapan bahwa gaya berbicara Cinta justru adalah karakteristik yang men-diferensiasi Cinta dibandingkan artis-artis lainnya, dan memudahkan marketing dan branding seorang persona.

Terlepas dari kelucuan dan hiburan yang diberikan baik oleh bahasa gado-gado Cinta dan iklan Telkomsel, ada dua kekhawatiran yang saling berkaitan, yang muncul sehubungan dengan fenomena ini. Kekhawatiran pertama berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam kaitannya dengan kebangsaan, dan yang kedua adalah persepsi terhadap pendidikan yang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Kekhawatiran pertama terpicu oleh masalah penggunaan bahasa, dalam hal ini Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang penggunaannya secara baik dan benar seharusnya menjadi upaya dan pencerminan identitas dan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa.

Ben Anderson, dalam “Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia” (1990) berargumentasi bahwa dalam Sumpah Pemuda, Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu pengikat terbentuknya konsep Bangsa Indonesia:

“... it was less nationalism that created a common language than that a common language helped create nationalism” (Anderson, 1990: 199).

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai alat yang membentuk dan memperkuat konsep kebangsaan mengalami tantangan belakangan ini dengan semakin pentingnya Bahasa Inggris sebagai bahasa universal di dunia yang terus meng-global, yang membawa kita kepada kekhawatiran kedua.

Belakangan ini, banyak sekolah-sekolah yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama dalam proses belajar-mengajar. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi, adanya persepsi yang, dan upaya untuk membentuk persepsi masyarakat agar, menganggap Bahasa Inggris sedemikian pentingnya sehingga dari negara mana asal si pengajar berasal menjadi lebih penting dari latar belakang pendidikan dan wawasan pengalaman si pengajar.

Tidak sedikit sekolah yang mengemukakan ke-ekspatriat-an seorang guru sebagai salah satu (atau mungkin satu-satunya?) keunggulan sebuah sekolah. Pembicaraan dengan seorang rekan yang juga seorang ibu beberapa waktu yang lalu mencerminkan kegelisahannya yang melihat bahwa anaknya yang bersekolah di sekolah berbahasa pengantar Inggris mulai merasa keberatan menggunakan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi karena si anak beranggapan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa yang lebih rendah dibandingkan Bahasa Inggris.

Cuplikan iklan radio Telkomsel di atas mencerminkan sebuah pandangan yang menganggap bahwa pendidikan di luar negeri (apalagi di Australia, salah satu negara Barat) pasti lebih baik dibandingkan pendidikan di Indonesia, terlepas dari subyek ilmu pengetahuan dan faktor-faktor penimbang lainnya. Namun mudah-mudahan reaksi Anda pada saat mendengar atau membaca cuplikan iklan radio tersebut adalah timbulnya pertanyaan: Belajar Bahasa Indonesia kok ke Australia?

Apakah kedua kekhawatiran ini mencerminkan sebuah kekhawatiran yang lebih besar, bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang rendah diri dimana masyarakatnya tidak memiliki kebanggaan terhadap identitas bangsanya? Mungkin saja, walaupun saya berharap kekhawatiran ini tidak cukup memiliki dasar yang kuat. Bagaimana menurut Anda?

Kecermatan Membaca Informasi

2008-02-16T12:35:00.006+07:00

Media di Indonesia dalam beberapa pekan belakangan ini banyak membincangkan masalah ranking pendidikan tinggi. Berita di Kompas, "Peringkat Universitas Unggulan Merosot" (13 Februari 2008), membahas tentang merosotnya ranking UI, UGM, ITB, Unair, dan Undip di Times Higher Education Survey (THES). Berita ini didahului tanggal penerbitannya oleh tulisan Geger Riyanto tentang "Peringkat PT dan Delusi Akademik" (Kompas, 23 Januari 2008), yang menginformasikan dan menjelaskan metodologi THES dibandingkan dengan metodologi ranking perguruan tinggi lainnya, yang dilansir oleh Shanghai Jiao Tong University, dan bagaimana metodologi pengumpulan data dan sumber data dapat mempengaruhi kemerosotan atau peningkatan ranking universitas-universitas di seluruh dunia. Riyanto menjelaskan:

"Pihak THES tidak pernah memaparkan teknik penarikan sampel, tetapi sampel dari penelitian itu jelas tidak merepresentasikan pengenyam pendidikan dari wilayah terkait. Dari 190.000 kuesioner yang dikirimkan, hanya 3.703 yang ditanggapi pada penelitian tahun 2006. Dan, jumlah tanggapan dari suatu negara lebih ditentukan dari tingkat kemampuan warganya untuk mengakses internet. Dari 101 negara yang menanggapi, jumlah penanggap paling banyak dari AS dan Inggris, AS 532 responden dan Inggris 378 responden. Namun, di China hanya 76 penanggap. Di Malaysia (112 penanggap), Singapura (92), dan di Indonesia hanya 93."

Masih sehubungan dengan ranking adalah dipublikasikannya ranking pendidikan tinggi yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia oleh majalah Globe Asia. Publikasi ini ditanggapi oleh Harian Suara Pembaharuan sebagai indikasi bahwa "Universitas Swasta Tembus Dominasi Universitas Negeri" (29 Januari 2008) dikarenakan Universitas Pelita Harapan (UPH) meraih ranking kedua dibawah Universitas Indonesia, dan di atas universitas-universitas unggulan negeri lainnya, seperti UGM, ITB, IPB, Unpad, dan Unair.

Kedua publikasi mendapatkan protes keras dari rektor ITS, Priyo Suprobo, dalam "Bubble Information PTS Konglomerat" (Kompas, 15 Februari 2008) yang melihat ke-bias-an dalam ranking majalah Globe Asia, yang notabene masih satu anak perusahaan dengan UPH. Suprobo memaparkan:

"Globe Asia menggunakan kriteria-kriteria yang meskipun “mirip” dengan lembaga pemeringkat Internasional, tetapi memberi “bobot” yang berbeda. Sebagai contoh, fasilitas kampus diberi bobot 16%, sementara kualitas staff akademik (Dosen) hanya dibobot 9%. Lebih parah lagi, kualitas riset hanya dibobot 7%."

Suprobo bahkan dengan keras mengatakan:

"... ranking yang dilakukan Globe Asia akan menjadi suatu bentuk “penipuan” informasi yang bersifat “buble” kepada publik, khususnya orang tua mahasiswa dari kalangan eksekutif sebagai target pasar majalah tersebut. Penipuan ini menjadi meluas ketika dirilis secara “tidak kritis” oleh koran Suara Pembaruan, 29 Januari 2008."

Perdebatan ini membawa kita kepada masalah keterkaitan antara informasi dan pengetahuan. Steven Pinker dalam bukunya "How the Mind Works" (1997) menyatakan bahwa kepercayaan (beliefs) dan keinginan (desires) tidak lain adalah informasi yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Informasi juga kita ketahui sangat mempengaruhi wawasan pengetahuan seseorang, yang selanjutnya mempengaruhi kekuasaan seseorang terhadap yang lain, yang disarikan oleh pepatah terkenal Sir Francis Bacon: Knowledge is power.

Sementara Joseph Stiglitz dalam bukunya "Making Globalization Work" (2006) menyatakan bahwa informasi itu penting dikarenakan pada saat informasi itu sifatnya tidak lengkap, maka akan muncul sebuah kondisi yang dikenal sebagai ketidaksimetrisan informasi (information asymmetry), yang selanjutnya menyebabkan ketidakadilan (inequity). Stiglitz lebih jauh menjelaskan bahwa globalisasi telah membuat informasi menjadi lebih penting, dikarenakan informasi inilah yang membuat seseorang atau sebuah perusahaan/ institusi memiliki kemampuan kompetitif yang lebih dibandingkan orang/ perusahaan/ institusi lain.

Ketidakmampuan seseorang dalam membaca dan mengumpulkan informasi menjadi penting, baik dalam arti apabila seseorang itu tidak memiliki kapasitas untuk menganalisis maupun apabila ia tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi yang saling melengkapi.

Untuk mengumpulkan informasi yang dipaparkan dalam tulisan ini, misalnya, membutuhkan saya untuk memiliki akses terhadap dan waktu untuk membaca beberapa surat kabar, baik edisi cetakan maupun melalui internet, dan beberapa buku. Selain itu saya harus mengetahui bagaimana caranya saya dapat mencari semua informasi sehingga mendapatkan kelengkapan data yang dapat memberdayakan saya dalam mengetahui kondisi dan membaca konteks. Yang lebih penting lagi adalah saya harus mengetahui bagaimana saya dapat menganalisa dan mengkritisi semua data-data yang terkumpul dengan cermat, sehingga dapat menilai informasi dan memilah antara informasi yang didukung dengan telaah logis dan oleh karena itu bersifat cermat, dengan informasi yang sifatnya tidak cermat atau bahkan berpihak.

Sementara edisi Globe Asia yang memuat berita ranking pendidikan tinggi di Indonesia ini melakukan tindakan promosi besar-besaran melalui media surat kabar maupun televisi, yang lebih mudah dicerna oleh orang-orang yang tidak memiliki waktu, kemampuan, maupun akses untuk mencari tahu kebenaran sebuah informasi. Dalam kondisi ketidaksimetrisan informasi seperti ini, dikhawatirkan mereka yang memiliki modal untuk melakukan promosi besar-besaran lah yang pada akhirnya akan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Sebuah keprihatinan yang perlu dicanangkan.

Strategi Pendidikan Membutuhkan Arahan

2008-02-14T00:26:00.005+07:00

Ada dua artikel di Kompas tanggal 13 Februari 2008 yang menarik perhatian saya sehubungan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah dileburnya sejumlah program studi spesifik menjadi satu program studi umum* (maaf, saya tidak menemukan artikelnya di situs Kompas). Yang kedua adalah ditutupnya 113 program studi di 64 perguruan tinggi.

Kedua artikel tersebut menyebutkan beberapa alasan sehubungan dengan kedua keputusan tersebut, yaitu:

rendahnya tingkat penyerapan lapangan kerja bagi lulusan program studi spesifik,
minat calon mahasiswa untuk sejumlah program studi spesifik tersebut relatif rendah, dan
jenuhnya pasar terhadap lulusan program itu.

Sejumlah program studi spesifik yang dilebur menjadi satu adalah Teknologi Tekstil, Teknik Tekstil, Teknik Kimia Tekstil, dan Teknologi Kimia Industri yang dilebur menjadi Teknik Kimia. Padahal industri tekstil merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi tinggi terhadap ekspor negara, walaupun masih dalam batas produksi. Bahkan menurut Detik Finance (23 Oktober 2007) turunan industri tekstil, yaitu fashion, memberikan kontribusi paling besar (30%) terhadap perkembangan industri kreatif yang secara total memberikan kontribusi ekspor sekitar 7%.

Menanggapi penutupan 113 program studi,

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, penutupan program studi sangat tergantung dari analisa perguruan tinggi.

Padahal apabila kita belajar dari India, munculnya Bangalore sebagai pusat perkembangan teknologi informasi di negara itu, menurut Joseph Stiglitz dalam bukunya “Making Globalization Work” (2006), tidak terlepas dari pendirian Indian Institute of Science di kota itu pada tahun 1909 secara khusus, dan investasi, kebijakan, dan arahan fokus pengembangan pemerintah India pada bidang pendidikan secara umum sejak beberapa dekade terakhir.

TAMBAHAN
Harian Kompas tanggal 14 Februari 2008 menambahkan informasi tentang pembukaan 761 program studi baru di 167 perguruan tinggi*. Yang menggembirakan sehubungan dengan peningkatan kualitas guru di tulisan ini adalah:

Beberapa program studi yang marak dibuka antara lain Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan program-program studi pendidikan lainnya ... [termasuk di Universitas Tanjungpura Pontianak,] Pendidikan Jasmani ... Pendidikan Anak Usia Dini, ... [dan] Pendidikan Sosiologi.

CATATAN
* Agaknya Kompas Online versi baru tidak lagi memungkinkan pencarian berita yang telah lalu - sebuah hal yang sangat disayangkan. Atau mungkin ada yang mengetahui caranya?

Taman Mini Indonesia, Indah?

2007-12-09T22:04:00.000+07:00

Apakah pengantin pria dari Sumatera Utara menggunakan kaos kaki panjang pada saat duduk di pelaminan mengenakan baju adat lengkap? Apakah rumah adat Padang dihiasi oleh lukisan-lukisan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari penduduknya? Apakah rumah adat Nias memiliki jendela dengan jalusi yang terbuat dari kaca?

***

Sudah puluhan tahun saya tidak berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ingatan saya terhadap tempat ini banyak dibumbui oleh romansa memori ketika saya masih kecil dan berkunjung bersama keluarga besar ke Keong Emas. Dalam memori saya, kompleks TMII sangat luas – keluasan yang tidak sanggup dijalani oleh kedua kaki kecil saya. Minggu lalu, pada saat saya berkunjung ke TMII untuk mengajak seorang teman, orang India yang sekarang tinggal di Amerika Serikat, ternyata kompleks ini tidak seluas yang ada dalam ingatan saya. Agaknya ingatan dan besaran diri sangat mempengaruhi kemampuan kita dalam menduga sebuah skala ruang.

Saya memutuskan untuk mengajak teman saya ke TMII, karena bagaimanapun juga, kekayaan kebudayaan Indonesia dapat terlihat sekilas disana, tentunya dengan harapan teman saya ini jadi lebih tertarik untuk mengunjungi pulau-pulau darimana kebudayaan yang dipaparkan berasal. Selain itu, kemana lagi di Jakarta saya dapat membawa seorang pengunjung yang sangat ingin melihat kebudayaan Indonesia?

Perjalanan kami dimulai di Anjungan Sumatera Utara. Pada saat memasuki bangunan utama saya sempat berlega hati dan bahkan cukup terkesan karena ternyata berisikan barang-barang kerajinan, peralatan keseharian, pakaian pengantin dari berbagai kelompok masyarakat di Sumatera Utara, dan replika beberapa singgasana pengantin. Demikian juga teman saya merasa terkesan dan mulai menceritakan tentang kesamaan-kesamaan dengan kebudayaan yang dimiliki oleh beberapa daerah di India.

Namun kesan pertama itu ternyata tidak bertahan lama, setelah kami melihat dari dekat hal-hal yang mungkin tidak akan dipermasalahkan oleh kebanyakan orang, namun sangat mengganggu bagi seorang yang sangat memperhatikan detil seperti saya. Beberapa contoh adalah:

1. Pengantin pria dari Sumatera Utara yang menggunakan kaos kaki panjang pada saat duduk di pelaminan mengenakan baju tradisional lengkap.

2. Rumah adat Padang yang dihiasi oleh lukisan-lukisan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari penduduknya.

3. Rumah adat Nias yang memiliki jendela dengan jalusi yang terbuat dari kaca.

4. Tulisan yang menjelaskan rumah adat Nias (sama seperti aslinya, termasuk kesalahan ejaan, tata bahasa, dan peletakan tanda baca):

Rumah adat Nias
Bentuk rumah adat Nias ini disebut si Ulu yang terdapat di kampung Bawo Mataluo. Bentuk rumah si Ulu pada umumnya diapit oleh rumah si Ila-Ila, kemudian rumah rakyat biasa, rumah si Ulu yang megah dan tinggi berdiri diatas tiang-tiang setinggi kurang lebih 5m. Atapnya terbuat dari atap rumbia, garis tengah dari tiang tersebut kurang lebih 70cm. Demikian pula dengan balok-balok yang terdiri melintang disetiap tiang panjang kurang lebih 30m tanpa sambaungan.

Traditional house of Nias
The shape of Nias house is called si Ulu which found in Bawo Mataluo village. In generally shape of Ulu’s house was hemmed with si Ila-Ila house, then ordinary people house, si Ulu house were glorious and tall standing on the poles as tall as more less seventh metres like wise with the beams was standing across in each pole with the length more less 30m without continuation.

Apabila Anda hanya bisa berbahasa Inggris, apakah Anda (seperti halnya teman saya) akan mengerti apa yang dimaksud oleh teks diatas? Namun mungkin penjelasan ini, maupun detil-detil yang melenceng tidak dianggap penting. Hal ini mengingatkan saya pada argumen Abidin Kusno (2000) tentang TMII:

“… rumah-rumah “tradisional” ini dikonstruksi hanya sebagai simbol yang mewakili semua rumah-rumah dari tipenya. Mereka dirancang bukan untuk diamati secara mendetil namun dibuat untuk dikonsumsi dalam satu pandangan umum dan sekilas. Sebuah impresi menyeluruh diberikan bahwa “di suatu tempat” di Indonesia, terdapat budaya-budaya asli dari bangsa “kita”” (diterjemahkan dari Kusno, Behind the Postcolonial: Architecture, Urban Space and Political Cultures in Indonesia, 2000: 76).

Mungkin nama Taman Mini Indonesia Indah juga mencerminkan keadaan Indonesia yang sesungguhnya. TMII merupakan sebuah representasi Indonesia yang sebenarnya walaupun dalam skala kecil, dimana detil dianggap sesuatu yang remeh*, dimana kesan dari kulit luar lebih penting dari isi, dan dimana upaya untuk mengejar kesan ini memunculkan hiper-realitas**. Oleh karena itu patut dipertanyakan, apakah kata indah layak dikaitkan dengan nama tempat ini.

Catatan
* Salah satu contoh adalah pembangunan koridor busway yang dinaikkan atau dibatasi dari jalan untuk kendaraan umum lainnya yang sangat mungkin menimbulkan kecelakaan. Pada saat musim hujan sudah datang, genangan air menutup naikan atau batas antara koridor busway dengan jalan ‘biasa’ sehingga telah terjadi kecelakaan mobil yang terguling akibat tidak terlihatnya batas.

** Istilah hiper-realitas secara sederhana dijelaskan oleh Umberto Eco sebagai upaya yang dengan sengaja bertujuan untuk membuat replika dari sejarah yang telah lalu namun menghasilkan kepalsuan yang terkadang didasarkan pada kenyataan yang tidak pernah ada (Eco, Travels in Hyperreality, 1986: 8).

Pemberantasan Kemiskinan di Senegal

2007-11-21T23:25:00.000+07:00

Rupanya stigma dan pemberantasan terhadap kemiskinan tidak hanya terjadi di Indonesia. PKL di Senegal mengadakan protes keras terhadap peraturan pemerintah untuk meniadakan sektor informal, yang agaknya berkaitan dengan dijadikannya kota Dakar sebagai tuan rumah acara internasional. Terdengar familiar? Apakah ini sebuah gejala pemahaman dan penerapan kekuasaan di kebanyakan negara-negara post kolonialisme?

Protes Busway di Pondok Indah: NIMBYism ala Jakarta?

2007-11-14T23:44:00.000+07:00

Pembangunan jaringan transportasi publik Transjakarta, atau yang lebih dikenal sebagai busway sudah dimulai sejak tahun 2004. Sejak itu cukup banyak perdebatan tentang keberadaan busway di Jakarta, sebagian mendukung, kebanyakan apatis. Namun baru belakangan ini busway menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari, dan baru belakangan ini kita membaca dan mendengar protes keras berkaitan dengan pembangunan jalur busway, yang diprakarsai oleh penduduk Pondok Indah, dan diikuti oleh penduduk Pluit.

Yang ingin saya bahas adalah, kenapa setelah tiga tahun lebih, dan kenapa di Pondok Indah dan Pluit yang notabene adalah daerah perumahan elit di Jakarta?

Menjawab pertanyaan pertama adalah pembangunan jalur busway kali ini diadakan secara serentak, sehingga mempengaruhi daya tampung jalan-jalan yang sudah penuh sesak di Jakarta secara signifikan. Mungkin tidak ada penduduk Jakarta yang tidak terpengaruhi sama sekali oleh pembangunan jalur busway, sehingga hampir setiap hari kita dengar pembicaraan yang menyangkut busway – yang cenderung penuh dengan kritikan.

Padahal, beberapa hari yang lalu saya perhatikan bahwa pembangunan jalur busway di Jalan Panjang juga disertai dengan perbaikan jalur pedestrian di kedua sisi jalan. Dan apabila sistem transportasi publik ini berjalan dengan baik, tidak tertutup kemungkinan bagi pengguna kendaraan pribadi untuk berubah menjadi pengguna transportasi publik.

Namun sayangnya pembangunan jalur busway belum disertai oleh pembentukan sistem pendukungnya (seperti feeder dan tempat-tempat parkir yang memungkinkan terjadinya transfer antar-moda transportasi) yang memudahkan pengguna kendaraan pribadi untuk berubah menjadi pengguna kendaraan umum.

Berkaitan dengan pertanyaan kedua, yaitu kenapa dari seluruh penduduk Jakarta yang daerahnya dilewati oleh jalur busway, protes terhadap pembangunan ini dimulai justru di Pondok Indah?

Pertanyaan tersebut membawa ingatan saya kepada tulisan Mike Davis tentang Los Angeles, yang dalam pandangan saya memiliki banyak kesamaan dengan Jakarta. Dalam City of Quartz (1990), Davis memberikan pengantar pada buku terbitan tahun 2006, yang mencantumkan tujuh permasalahan yang terjadi sejak 1990 sampai 2006 di Los Angeles, yaitu: Kemacetan yang parah, larinya modal dari kota, berkurangnya lapangan pekerjaan, semakin jauhnya rentang perbedaan antar-kelompok sosial ekonomi dalam masyarakat, segregasi masyarakat secara sosial dan fisik, meningginya tingkat kejahatan dan kekerasan, dan munculnya kekuatan organisasi masyarakat (Davis, 2006: v-xviii).

Berkaitan dengan organisasi masyarakat di Los Angeles, Davis mengemukakan sebuah argumentasi yang sangat komprehensif dalam isi bukunya. Dalam pandangan Davis, masyarakat menengah ke atas sangat berpengaruh dalam pembentukan kota Los Angeles, dan merupakan penggerak yang paling efektif dalam perlawanan terhadap pembangunan, khususnya yang di Amerika Serikat dikenal sebagai gerakan NIMBY – not in my back yard. Dalam bagian pembukaan bab “Homegrown Revolution”, yang membahas secara khusus mengenai masyarakat menengah ke atas Los Angeles, Davis menulis:

fakta pertama: Pemilik rumah di Los Angeles, … mencintai anak-anak mereka, tapi mereka lebih mencintai nilai properti mereka.

fakta kedua: ‘Komunitas’ di Los Angeles berarti kesamaan ras, kelas dan, yang terutama, nilai rumah.

…

fakta ketiga: ‘Gerakan sosial’ yang paling berpengaruh dalam sejarah kontemporer California Selatan adalah yang dilakukan oleh pemilik rumah yang mampu, …
(Davis, M. (2006: 153).

Apakah protes pembangunan jalur busway di Pondok Indah merupakan sebuah awal gerakan NIMBY ala Jakarta?

Pemberantasan Kemiskinan: Antara Kesan dan Kenyataan

2007-09-30T15:55:00.000+07:00

Dalam perjalanan menuju sebuah universitas untuk menjadi reviewer untuk sebuah studio perancangan arsitektur, saya mendengarkan siaran radio yang membahas mengenai komisi khusus apa yang semestinya dibentuk oleh Presiden SBY sekembalinya dari kunjungan ke Amerika. Cukup banyak pemirsa yang mengajukan ide-ide pembentukan komisi khusus pemberantasan kemiskinan dan pemberantasan korupsi.

Yang menarik perhatian saya adalah penggunaan kata pemberantasan dalam kaitannya dengan kemiskinan dan korupsi, dan kemungkinan pengartiannya. Arti pemberantasan adalah peniadaan, pembasmian. Yang bagi saya menjadi permasalahan adalah pada saat pemberantasan korupsi dan pemberantasan kemiskinan disamaratakan artinya dengan pemberantasan hama.

Apabila obyek pemberantasan adalah hama, maka tujuannya adalah untuk meniadakan dan membasmi hama, yang cara-caranya diharapkan dapat berakhir dengan kematian hama. Dalam konotasi yang sama, pemberantasan korupsi bertujuan meniadakan dan membasmi praktek-praktek korupsi dan pelaku-pelaku korupsi. Namun apakah diharapkan berakhir dengan kematian pelaku-pelaku korupsi? Mungkin sebagian orang akan berpendapat ya, dan sebagian lain berpendapat tidak – dan disinilah perdebatan terjadi.

Lalu bagaimana dengan pemberantasan kemiskinan? Apakah pemberantasan kemiskinan bertujuan meniadakan dan membasmi praktek-praktek yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, ataukah justru meniadakan, membasmi, atau bahkan mematikan orang-orang miskin?

Ya, apabila kata pemberantasan disamaratakan artinya terlepas dari obyek yang menspesifikkan predikat pemberantasan, terlepas dari apa atau siapa dan bagaimana cara peniadaan, pembasmian, dan pematian itu dilangsungkan.

Lalu apa masalahnya? – mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya. Bukankan masalah pemberantasan kemiskinan dapat secara harafiah diartikan sebagai peniadaan dan pembasmian kemiskinan dengan melangsungkan undang-undang yang melarang keberadaan orang-orang miskin di kota (dengan tujuan untuk mematikan mereka)? Apakah ini bentuk pemberantasan kemiskinan yang diharapkan masyarakat Indonesia? Saya harap tidak.

Melarang keberadaan orang-orang miskin di kota tidak menyelesaikan masalah.

Salah satu mahasiswa dalam studio perancangan arsitektur yang saya review, menggunakan undang-undang larangan tinggal di sepanjang rel kereta api sebagai pembenaran untuk menyingkirkan keberadaan komunitas ilegal di daerah tersebut karena toh mereka dilarang oleh pemerintah dan hanya menunggu waktu untuk digusur.

Mentalitas dan moralitas semacam ini yang bagi saya sangat mengkhawatirkan, bukan saja karena sikap seperti ini sangat menggampangkan permasalahan, namun yang terutama karena penyelesaian permasalahan hanya ditujukan pada kesan terselesaikannya masalah kemiskinan, bukan pada kenyataan bahwa masalah kemiskinan memang sudah terselesaikan. Dengan upaya mencapai kesan, kenyataan permasalahan yang sebenarnya disembunyikan, seakan-akan tidak ada.

Saya jadi teringat apa yang disebutkan oleh Somsook Boonyabancha dalam lokakarya yang dilangsungkan bulan Juli lalu oleh Institute for Ecosoc Rights. Beliau menyatakan bahwa dinamika perubahan masyarakat dan permasalahannya muncul lebih cepat daripada solusi dan sistem dapat ditemukan dan dibentuk.

Bukankah sangat mungkin untuk menggunakan jeda ruang dan waktu antara kenyataan dan harapan maupun peraturan untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan menyediakan ruang bagi keberadaan orang miskin di kota?

Saya rasa sangat mungkin. Yang dibutuhkan adalah sikap untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang, dan upaya untuk menyelesaikan masalah secara nyata, sampai ke akarnya. Bukan sekedar kesan bahwa ada upaya penyelesaian masalah kemiskinan (atau korupsi) namun sebenarnya hanya menyembunyikan kenyataan. Seperti api dalam sekam, permasalahan kemiskinan terus membakar perlahan-lahan di bawah permukaan, sampai tiba-tiba ia membara dengan penuh amarah. Apakah ini yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia? Saya harap tidak.

Catatan Foto: Komunitas ilegal Wat Chong Leom yang tinggal di sepanjang rel kereta api di Bangkok. Setelah berjuang selama beberapa tahun dengan bantuan Four Regions Slum Network, mereka keberadaan mereka pada akhirnya diakui dan difasilitasi oleh negara.

Memaknai Kota

2007-09-03T10:50:00.000+07:00

Dalam "Kota, Waktu, Puisi" (2007), Goenawan Mohamad menuliskan keterkaitan antara ketiga elemen tersebut, dengan mengkaji puisi Chairil Anwar: “… ada yang jadi rutin dalam sebuah keadaan di mana apa yang alamiah dan purba (hujan dan Ajal) telah kehilangan pesonanya di antara benda-benda teknologi (trem, lampu jalan), yang juga ditongkrongi sebuah tata yang sudah pasti (dengan halte sebagai penanda)."

Henri Lefebvre, dalam "Production of Space" (1991), mengamati bahwa "salah satu akibat dari ruang (sosial) sebagai produk (sosial) adalah kenyataan bahwa ruang (fisik) alamiah menjadi hilang, tidak hanya dari pandangan, tapi juga dari pemikiran" (hlm. 31-32).

Mungkinkah karena ini keberadaan di kota menjadi kurang bermakna sehingga makna kota harus dicari dan bahkan dicari-cari? Ketika lingkungan berkehidupan (di kota) merupakan sebuah lansekap hasil konstruksi dan pemikiran manusia, bukankah manusia pula yang kemudian harus memaknai perbuatannya?

Disinilah kemudian muncul berbagai kepentingan. Perbuatan siapakah yang patut dimaknai? Apakah perbuatan para perencana? Ataukah pemerintah maupun klien yang memprakarsai dan membiayai pembangunan? Lalu bagaimana dengan masyarakat kebanyakan yang justru menggunakan ruang yang terbangun - dan kadang malah meninggalkan keterbangunan yang telah direncanakan (karena, kembali mengutip Mohammad, "sebuah peta adalah sebuah hasil reduksi, dan sebuah rencana selalu mengandung represi”) untuk memaknai ketidaksengajaan yang terjadi diantara keterbangunan-keterbangunan?

Catatan: Foto di atas adalah dekorasi sebuah fasade bangunan, yang sepertinya memiliki fungsi untuk mengkaitkan lampu gantung, namun yang kemudian dialihfungsikan menjadi tempat untuk mengamankan botol minum milik pedagang kaki lima yang berjualan di depan bangunan.

STF Driyarkara: Sebuah Pencerahan

2007-08-28T22:08:00.000+07:00

Sudah beberapa tahun semenjak saya tinggal di Jakarta, saya mendapatkan rekomendasi yang sangat baik tentang kelas-kelas yang ditawarkan oleh STF Driyarkara. Namun karena lokasi sekolah tersebut jauh dari tempat tinggal saya, ditambah dengan pertimbangan bahwa saya selama ini selalu mengalami kesulitan untuk membaca buku-buku filsafat, saya terus terang belum tertarik, selain belum memiliki keberanian untuk mencoba.

Sampai akhirnya kemarin saya akhirnya kesana untuk mengikuti extension course filsafat yang topiknya sangat menarik hati dan secara kebetulan bersinggungan dengan minat saya di bidang pendidikan, yaitu: Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat.

Kuliah semalam diantarkan oleh Dr. Karlina Supelli, yang tidak saja menguasai benar topik yang dipaparkan mengenai “Sains dan Masyarakat”, namun juga menyampaikannya dengan sangat menjiwai dan kontekstual terhadap permasalahan sehari-hari di Indonesia.

Sebagai contoh, beliau menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah berbeda dari pengetahuan sehari-hari, karena tujuan dan kemampuannya untuk mendeskripsikan, memberikan penjelasan, menterjemahkan data, dan memprediksikan apa yang akan terjadi berdasarkan fenomena-fenomena yang ada. Sementara orang awam mungkin memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan dan bahkan memprediksikan apa yang akan terjadi (seperti halnya Mbah Marijan dan fenomena Gunung Merapi), namun belum tentu dapat memberikan penjelasan bagaimana prediksi itu bisa didapatkan.

Menurut Dr. Supelli, sebuah penelitian lebih banyak didasari oleh munculnya sebuah permasalahan, dibandingkan oleh karena observasi semata. Namun tanpa observasi, sebuah permasalahan belum tentu dapat diselesaikan karena cukup banyak terjadi kebetulan yang memungkinkan ditemukannya sebuah teori atau ilmu pengetahuan.

Selain kuliah yang menarik dan kontekstual sekali (saya memang sedang berupaya menjual program ini supaya lebih banyak lagi yang dapat mengambil manfaat dari kuliah ini), STF Driyarkara mungkin merupakan satu dari sedikit sekolah di Indonesia yang, kalau meminjam istilah seorang teman, dosen-dosennya sangat berbobot namun biaya kuliahnya sangat terjangkau.

Sekolah ini juga memiliki lokasi yang sedikit tersembunyi dari jalan besar, sehingga menciptakan suasana yang sepi dan rindang, jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta. Menariknya lagi, manajemen sekolah ini masih percaya pada kejujuran manusia Jakarta. Sebagai contoh, di dekat ruang-ruang kuliah ada sebuah ruang duduk bersama, yang di salah satu sisinya terdapat meja dengan air minum, teh botol, dan lontong. Di atas sebuah karton bertuliskan tangan terbaca harga teh dan lontong, dengan himbauan untuk menyelipkan uang ke dalam kotak dana apabila ‘membeli’ (karena terbiasa membeli kepada seseorang, saya merasa agak aneh menggunakan kata ini tanpa adanya orang yang menjaga selain kesadaran diri untuk membayar).

Suatu pencerahan yang tidak semestinya didiamkan.

Ketajaman Kata Arundhati Roy

2007-08-26T22:36:00.000+07:00

Novel "God of Small Things" (1998) karya Arundhati Roy adalah salah satu buku terfavorit saya. Namun selain itu, saya belum membaca lagi tulisan Roy lainnya, sampai minggu lalu saat saya membeli "The Algebra of Infinite Justice" (2002). Hampir setengah sudah saya menikmati esai-esai yang terangkai didalamnya, dan saya terkagum-kagum dengan ketajaman Roy tidak hanya dalam mengkritisi permasalahan kehidupan rakyat di India dalam kaitannya dengan globalisasi, namun juga dalam menggunakan kata.

John Berger, pada bagian pembukaan buku tersebut, memilih dengan teliti beberapa kutipan dari tulisan Roy sebagai berikut:

"Seorang penulis meluangkan seumur hidupnya untuk berkelana ke pusat bahasa, berupaya meminimalisir, dan bahkan meniadakan, jarak antara pikiran dan bahasa ... Di Den Haag [di World Water Forum, dimana ribuan ahli sedang mendiskusikan privatisasi air di bumi] saya terpuruk oleh sebuah denominasi, sebuah dunia bawah, yang tujuan hidupnya adalah untuk menopengi tujuan ... Mereka beranak pinak dan berjaya di dalam ruang yang membentang di antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka jual" (hlm. xviii).

Apakah Ide Berbahayamu?

2007-08-21T22:55:00.000+07:00

Saya baru mulai membaca buku "What is Your Dangerous Idea?", yang disunting oleh John Brockman (2007) dan diinspirasi oleh pertanyaan dari ilmuwan Steven Pinker sebagai berikut:

Sejarah ilmu alam dipenuhi dengan penemuan-penemuan yang dianggap berbahaya secara sosial, moral, maupun emosional pada jamannya; revolusi pemikiran Copernicus dan Darwin adalah yang paling jelas. Apakah ide berbahayamu? Sebuah ide yang kamu pikirkan (tidak perlu berasal dari kamu) yang dianggap berbahaya bukan karena diasumsikan salah, tapi karena ada kemungkinan ide itu benar? (hlm. xviii).

Segera setelah membaca paragraf tersebut di atas, saya berpikir bagaimana saya akan menjawab pertanyaan tersebut, sebelum saya membaca jawaban-jawaban dari seratus pemikir terkemuka dunia?

Sekilas langsung terpikir bahwa apabila manusia dikelompokkan berdasarkan tingkat motivasinya dalam berkehidupan, mungkin akan lebih mudah untuk menghindari terjadinya friksi-friksi dan hambatan-hambatan yang disebabkan karena perbedaan pemikiran dan kinerja antar-kelompok motivasi yang berbeda.

Toh upaya-upaya untuk mencari kesamaan dan menemukan kebersamaan antar-kelompok terbukti jauh lebih sulit dilakukan dibanding mencari perbedaan dan menemukan ketidakcocokan antar-kelompok.

Apakah ide berbahayamu?